BP Tapera Dorong Akad FLPP Hanya untuk Rumah Siap Huni: Strategi Perbaikan Program Perumahan Subsidi di 2025
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Indonesia. Salah satu langkah signifikan yang diambil pada pertengahan 2025 adalah mendorong agar proses akad kredit FLPP hanya dilakukan untuk rumah yang sudah siap huni. Kebijakan ini dianggap krusial dalam menjamin bahwa rumah subsidi benar-benar layak ditempati dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini tidak berdiri sendiri. BP Tapera juga tengah mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelaporan digital yang berbasis partisipasi masyarakat melalui platform “akuHUNI”. Sistem ini dilengkapi dengan fitur “MBR Rating” yang memungkinkan penerima manfaat untuk melaporkan dan menilai kondisi huniannya secara mandiri. Harapannya, kehadiran sistem ini dapat menjadi alat pengawasan yang efektif serta mempercepat perbaikan kualitas rumah subsidi di seluruh Indonesia.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari, dalam keterangan persnya pada Rabu, 25 Juni 2025, menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan keterhunian rumah subsidi. Ia mengatakan, “Jika masyarakat teredukasi dengan baik, insyaAllah tingkat keterhunian rumah FLPP akan terus meningkat menjadi lebih baik.”
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Optimalisasi Program
BP Tapera menyadari bahwa keberhasilan program perumahan tidak hanya bertumpu pada lembaganya semata. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk bank penyalur dan asosiasi pengembang, menjadi kunci utama. Para mitra ini diharapkan aktif dalam melakukan edukasi kepada calon penerima manfaat mengenai pentingnya memastikan kondisi rumah benar-benar siap huni sebelum dilakukan akad kredit.
Kerja sama pengawasan ini telah dimulai di dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dan rencananya akan diperluas ke delapan provinsi lainnya dalam waktu dekat. Strategi ini bertujuan menciptakan sistem pengawasan yang merata dan berkelanjutan.
Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi (Monev) FLPP ke-2 Tahun 2025 yang digelar oleh BP Tapera juga membahas pentingnya integrasi perencanaan perumahan dengan penyediaan infrastruktur dasar. Koordinator bidang Perumahan dari Kementerian PPN/Bappenas, Ira Lubis, menekankan bahwa pembangunan perumahan untuk MBR tidak boleh terjebak dalam praktik pembangunan yang mengabaikan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan perizinan.
“Perlu adanya sinergi antar kementerian agar perencanaan perumahan MBR menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan,” kata Ira Lubis.
Capaian Program FLPP 2025
Hingga 24 Juni 2025, program FLPP telah menunjukkan capaian yang signifikan. Deputi Komisioner Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyebutkan bahwa penyaluran FLPP sudah mencapai 114.799 unit rumah dengan nilai Rp14,22 triliun. Angka ini setara dengan lebih dari 50 persen dari total target tahun 2025.
Untuk memperkuat pencapaian ini, pemerintah melalui BP Tapera tengah menyiapkan tambahan kuota penyaluran bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Langkah ini diambil sebagai respon atas tingginya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap program subsidi perumahan yang terjangkau namun berkualitas.
Berikut data capaian FLPP hingga 24 Juni 2025:
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Unit rumah disalurkan | 114.799 unit |
| Total nilai penyaluran | Rp14,22 triliun |
| Persentase target tahunan | Lebih dari 50% |
| Tambahan kuota | Dalam proses bersama Kemenkeu & Kemen PUPR |
Dorongan Standar Rumah Ramah Lingkungan
Anggota Komite Tapera dari unsur profesional, Eko D. Heripurwanto, menambahkan bahwa sinergi antar lembaga tidak hanya akan meningkatkan kuantitas rumah subsidi, tetapi juga kualitasnya. Menurutnya, forum seperti ini menjadi ajang penting bagi pengembang untuk menunjukkan keunggulan kompetitif melalui peningkatan layanan dan kualitas bangunan.
“Ini adalah iklim yang baik, pengembang berkompetisi memberikan layanan yang baik secara terukur,” ujar Eko.
Lebih jauh lagi, ia mendorong agar pembangunan rumah subsidi ke depan diarahkan menuju konsep green building. Rumah-rumah subsidi tidak hanya harus layak huni, tetapi juga ramah lingkungan dan efisien energi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Eko menyarankan pelibatan aktif dari Kementerian Dalam Negeri guna memperkuat regulasi daerah terkait izin dan pengawasan pembangunan perumahan bersubsidi.
Konsep green building mencakup berbagai aspek, seperti:
- Penggunaan material bangunan ramah lingkungan
- Sistem ventilasi dan pencahayaan alami
- Pengelolaan air hujan dan limbah
- Efisiensi energi melalui desain bangunan
Dengan penerapan prinsip tersebut, diharapkan rumah subsidi tidak hanya memenuhi aspek kuantitatif, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan.
Akses Informasi dan Pelaporan Mandiri
Salah satu inovasi utama dari BP Tapera adalah platform akuHUNI yang kini menjadi ujung tombak pelaporan keterhunian rumah subsidi. Melalui platform ini, penerima manfaat dapat:
- Melaporkan kondisi hunian secara mandiri
- Memberikan penilaian melalui fitur “MBR Rating”
- Mengakses informasi terkait status dan hak sebagai penerima FLPP
Sistem ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses pengawasan dan pelaporan.
Untuk mengakses akuHUNI, masyarakat dapat mengunjungi:
https://akuhuni.tapera.go.id
Penutup
Langkah-langkah strategis yang diambil oleh BP Tapera sepanjang tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan rumah yang layak, siap huni, dan terjangkau. Dengan pendekatan kolaboratif, dukungan digitalisasi pelaporan, serta dorongan untuk menerapkan standar hijau, program FLPP ke depan diharapkan tidak hanya memenuhi target penyaluran, tetapi juga menciptakan hunian yang benar-benar memenuhi hak dasar warga negara.
BP Tapera telah menempatkan pondasi penting untuk masa depan perumahan Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Seluruh pemangku kepentingan kini ditantang untuk bergerak bersama, memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak di tengah perubahan zaman dan tantangan urbanisasi yang semakin kompleks.
