Perang Padri: Konflik, Kolonialisme, dan Persatuan Minangkabau

Perang Padri: Konflik, Kolonialisme, dan Persatuan Minangkabau

Perang Padri merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Minangkabau dan Indonesia pada awal abad ke-19. Konflik ini berlangsung selama lebih dari tiga dekade, yakni dari tahun 1803 hingga 1838, dan melibatkan dua kekuatan utama di wilayah Sumatera Barat: Kaum Padri dan Kaum Adat.

Pertikaian internal tersebut kemudian berkembang menjadi perlawanan berskala besar terhadap penjajahan Belanda, menjadikan Perang Padri sebagai episode kompleks yang mencakup aspek agama, sosial, politik, hingga kolonialisme.

1. Latar Belakang Perang Padri

Awal mula Perang Padri ditandai oleh perbedaan prinsip antara Kaum Padri yang berlandaskan pemurnian ajaran Islam dan Kaum Adat yang mempertahankan adat istiadat Minangkabau.

Sekitar tahun 1803, tiga tokoh Minang — Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang — kembali dari Mekkah dengan semangat dakwah untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di masyarakat. Mereka menentang berbagai praktik lokal yang dianggap menyimpang, seperti sabung ayam, berjudi, dan mengonsumsi minuman keras, yang masih umum di kalangan Kaum Adat.

Tegangan ideologis ini kemudian meluas menjadi konflik bersenjata antar suku dan golongan, dengan keterlibatan masyarakat Minangkabau dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin oleh kelompok Harimau Nan Salapan, sementara Kaum Adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah dari Kerajaan Pagaruyung.

2. Kronologi Perang Padri

1803–1815: Awal Perang Saudara

Konflik antara Kaum Padri dan Kaum Adat mulai pecah sekitar tahun 1803. Kaum Padri melakukan berbagai upaya dakwah keras dan penertiban sosial untuk menghapus praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan Islam. Hal ini memicu perlawanan terbuka dari Kaum Adat.

Puncaknya terjadi pada 1815, ketika pasukan Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang pusat kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri, dan Kaum Padri berhasil mengambil alih kekuasaan.

1821: Masuknya Belanda ke Konflik

Terdesak oleh kekuatan Kaum Padri, Kaum Adat kemudian meminta bantuan kepada Pemerintah Hindia-Belanda. Pada tahun 1821, kolonial Belanda secara resmi ikut campur dan mengirim pasukan ke dataran tinggi Minangkabau.

Pada 4 Maret 1822, Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaff berhasil merebut kembali wilayah Pagaruyung dari Kaum Padri. Mereka lalu mendirikan benteng pertahanan di Batusangkar yang dikenal sebagai Fort van der Capellen. Sementara itu, Kaum Adat memusatkan kekuatan di Lintau.

1822–1825: Ekspansi Belanda dan Perlawanan Kaum Padri

Belanda terus memperluas operasinya hingga ke wilayah Agam dan Baso. Pada 10 Juni 1822, pasukan Belanda yang bergerak ke Tanjung Alam dihadang oleh pasukan Padri, tetapi tetap berhasil menerobos hingga ke Luhak Agam. Pada 14 Agustus 1822, Kapten Goffinet terluka dalam pertempuran di Baso dan wafat pada 5 September 1822.

1825: Gencatan Senjata – Perjanjian Masang

Dengan merebaknya Perang Diponegoro di Jawa dan konflik Eropa, Belanda mengalami tekanan militer. Pada 15 November 1825, mereka menandatangani Perjanjian Masang dengan Kaum Padri, yang diwakili oleh Tuanku Imam Bonjol.

Selama masa damai ini, Tuanku Imam Bonjol berusaha memperkuat basis dukungan dan memperbaiki hubungan dengan Kaum Adat. Di sinilah mulai tumbuh benih-benih persatuan antara kaum agama dan adat.

1833–1837: Perlawanan Bersama dan Balik Serangan Belanda

Setelah Perang Diponegoro usai, Belanda kembali fokus ke Sumatera Barat. Namun kini, Kaum Padri dan Kaum Adat bersatu melawan Belanda. Pada 11 Januari 1833, gabungan pasukan menyerang Fort de Kock di Bukittinggi.

Sebagai strategi politik, Belanda kemudian mengeluarkan Plakat Panjang, pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka datang ke Minangkabau bukan untuk menjajah, tetapi untuk berdagang dan menjaga ketertiban. Namun di balik itu, Belanda perlahan menyusup, membangun infrastruktur, dan menekan ekonomi lokal, seperti dengan monopoli kopi.

Pada 1837, Belanda melancarkan operasi militer besar-besaran. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon dan Manado.

1838: Akhir Perlawanan dan Jatuhnya Dalu-Dalu

Perang belum sepenuhnya selesai. Perlawanan terakhir dipimpin oleh Tuanku Tambusai di wilayah Dalu-Dalu (sekarang Riau). Namun, pada 28 Desember 1838, wilayah itu jatuh ke tangan Belanda, dan sisa-sisa pasukan Padri melarikan diri ke Negeri Sembilan, Semenanjung Malaya.

Dengan demikian, Perang Padri resmi berakhir, dan Kerajaan Pagaruyung sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

3. Dampak Perang Padri

Konflik panjang ini meninggalkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Minangkabau dan sekitarnya:

• Banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk masyarakat Minangkabau dan suku Mandailing.

• Keruntuhan Kerajaan Pagaruyung, yang selama berabad-abad menjadi pusat kekuasaan di Minangkabau.

• Penangkapan dan pengasingan Tuanku Imam Bonjol, salah satu tokoh nasional penting Indonesia.

• Lahirnya kesadaran persatuan antara pemimpin adat dan agama, yang kemudian menjadi modal sosial penting dalam pergerakan nasional di masa mendatang.

Penutup

Perang Padri adalah catatan penting dalam sejarah Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Dari konflik internal, perjuangan spiritual, hingga intervensi kolonial, perang ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai lokal, kekuatan iman, dan semangat perlawanan bertransformasi menjadi kesadaran persatuan bangsa.

Warisan Perang Padri masih terasa hingga hari ini, baik melalui tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol maupun dalam bentuk nilai-nilai kebudayaan Minangkabau yang mengintegrasikan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Untuk artikel sejarah Minangkabau lainnya, jangan lewatkan informasi menarik lainnya hanya di alber.id.