Tatacara Pendirian Bumdes dan Bumdes Bersama Menurut PP No 11 Tahun 2021
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa, dan/atau menyediakan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;Â
- melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;Â
- Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;Â
- Permanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; danÂ
- Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
Rekomendasi Produk
Temukan produk menarik dengan penawaran terbaik.
MUSYAFFA Mukena Dewasa Mewah 3in1 Silk Armani Jacguard Almeera Series
Harga tercantum Rp237.500
MODOFO Tumbler Stainless 710ml, Botol Minum Tahan Panas dan Dingin
Harga tercantum Rp49.000
HSD Black Garlic Solo Bawang Hitam Tunggal Premium BPOM Halal Fermentasi 90 Hari
Harga tercantum Rp51.000
BELI 2 HEMSET 50%Bedak Hairline Waterproof Anti Keringat, Penebal Rambut Alami - COCOK UNTUK PRIA & WANITA
Harga tercantum Rp53.999
ROK SPAN KNIT Bodycon Bawahan Cantik
Harga tercantum Rp20.582
Obat Anti Ketombe Ampuh & Obat Ketombe Parah - Bantu Redakan Gatal & Kulit Kepala Berkerak
Harga tercantum Rp99.000
Beberapa tautan produk merupakan tautan afiliasi.
(1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.Â
Pasal 9
(1) Untuk rnemperoleh status badan hukum sebagaimana dimakssud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa meiakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersarna kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.Â
Pasal 10
Pendirian Bum Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:
a. kebutuhan masyarakat;
b. pemecahan masalah bersama;
c. kelayakan usaha;
d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Penggiat literasi digital, WordPress dan Blogger
website: alber.id , andesko.com , pituluik.com


